Ayah Korban Pelecehan Seksual Michael Jackson Bunuh Diri

(foto: reuters.com)

NEW JERSEY - Ayah Jordy Chandler, anak berumur 13 tahun yang pernah menggugat Michael Jackson karena pelecehan seksual beberapa tahun lalu, ditemukan tewas bunuh diri.

Menurut polisi di New Jersey, Evan Chandler ditemukan tewas di atas tempat tidur, dengan bekas luka tembakan di kepalanya, sebagaimana dikutip Okezone dari TheSun, Rabu (18/11/2009).

Evan ditemukan seorang seorang dokter yang datang ke apartemen mewah miliknya di Kota Jersey, senjata yang digunakan untuk bunuh diri masih digenggam di tangannya.

Polisi mengonfirmasi, bahwa apa yang terjadi terhadap Evan Chandler adalah aksi bunuh diri. "Karena kami menemukan senjata tergenggam di tangannya. Di kepalanya juga hanya terdapat sebutir peluru saja," katanya.

Saat ditemukan, tidak ada pesan atau catatan apapun yang ditinggalkan, hanya saja para medis sibuk menangani masalah medis yang serius.

Jordy Chandler saat itu berumur 13 tahun (saat ini 29) tahun 1993 menuntut Michael Jackson karena tuduhan pelecehan seksual. Kemudian, Michael pun membayar Jordy jutaan dolar agar tidak bersaksi di pengadilan.

Pemadaman Listrik Naikkan Ongkos Produksi Perancang

Sofie di ajang Fashion Exploration 2009 (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone)
DAMPAK pemadaman listrik seputar Kota Jakarta dirasakan peserta Jakarta Fashion Week 2009/2010. Meski ongkos produksi naik, perancang tak berani menaikkan harga mengingat turunnya daya beli konsumen.

Sofie mengaku masih mempunyai target enam busana yang belum dibuat. Pikirnya, mana mungkin menyelesaikan satu busana dengan sisa waktu yang ada. Namun menyesali keadaan tentu tak menghasilkan apapun.

Pemilik brand anak-anak 1.2.b. ini segera ambil siasat pintar. Sofie rajin memantau jadwal pemadaman di televisi. Kalau jadwal pemadaman pagi hari, pekerjaan jahit-menjahit dikerjakan malam hari, begitupun sebaliknya.

"Saya dirugikan. Ongkos produksi naik karena pekerjaan yang didapat jadi kurang efektif. Saya kan harus tetap membayar gaji karyawan. Enggak mungkin saya potong," katanya kepada okezone saat konferensi pers Jakarta Fashion Week 2009/2010 di Pendopo Kemang, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Lantas, apakah pemadaman ini berdampak pada harga jual? Anggota Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) ini mengatakan, tak akan menaikkan harga mengingat daya beli buyer yang menurun.

"Konsumen sangat dimanjakan oleh acara-acara diskon, kayak midnight sale. Kalau saya tetap menaikkan harga, ya saya pasti ditinggalkan. Buat saya yang penting cukup buat gaji pegawai," lanjutnya yang berencana menampilkan 12 busana di perhelatan akbar nanti.

Lain lagi cerita Merry Pramono. Kalau daerah rumahnya kebagian jadwal pemadaman, perancang yang baru saja mengikuti "Malaysia International Fashion Week" 2009 ini "melarikan" bahan pekerjaan ke butiknya di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Begitupun sebaliknya.

"Udah kayak boyongan. Pindah sana, pindah sini," ceritanya ditemui di tempat yang sama sambil terkekeh.

Meski molor dari target tenggat waktu, toh, mereka menyatakan siap memamerkan hasil rancangannya.

26 Tewas dalam Ledakan di Peshawar

(Foto: CNN)

ISLAMABAD - Bom mobil bunuh diri menghantam sebuah kawasan padat lalu-lintas di luar Peshawar, Pakistan, Selasa waktu setempat. 26 orang tewas, termasuk beberapa perempuan dan anak-anak. Sebanyak 60 orang lainnya dilaporkan turut terluka.

Ledakan terjadi di Charsadda, yang terletak 18 mil (29 kilometer) utara Peshawar.

Serangan terjadi setelah Kepala Kepolisian Distrik Charsadda Mohammed Riaz Khan meninggalkan area itu. Khan mengatakan kepada CNN bahwa dua mobil dalam konvoinya merupakan target serangan.

Saat dia meninggalkan kantor dan menuju rumah, Khan mengatakan sebuah mobil merah mendekati konvoi, namun terhalang oleh sebuah kereta keledai yang melintas.

Beberapa saat selanjutnya, mobil itu meledak dan Khan mengatakan bahwa bom bunuh diri itu mengincar konvoinya. Khan juga mengatakan bahwa dia baru-baru ini menerima ancaman dari kelompok militan.

"Pengebom menggunakan 50 kilogram peledak untuk melakukan serangan," kata Kepala Kepolisian Peshawar Liaqat Ali, yang dikutip pada Rabu (11/11/2009).

Imbas ledakan menghancurkan beberapa gedung di dekatnya dan sejumlah kendaraan. "Korban tewas termasuk enam anak dan tiga perempuan," kata Ali.

Dalam beberapa hari terakhir, Peshawar, ibu kota Provinsi Perbatasan Barat Laut menjadi target sejumlah serangan. Sebuah bom bunuh diri di pos polisi menewaskan sedikitnya tiga orang pada Senin lalu. Pada hari Minggu sebelumnya, sebuah bom mobil bunuh diri menewaskan 17 orang di kota itu.

Pada 28 Oktober, sebuah bom mobil masif menghantam pasar yang ramai dikunjungi, dan menewaskan sedikitnya 100 orang dan melukai 200an lainnya. Serangan ini merupakan yang paling mematikan dalam dua tahun

Wanita yang Tewas di Mediterania Seorang Model

Setianti Dwi Retno (24), wanita yang ditemukan tewas di Apartemen Mediterania Garden lantai 25 HE, Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, diduga berprofesi sebagai model.

Hal tersebut disampaikan Kapolsek Tanjung Duren Kompol Joni Iskandar di kantornya, Rabu (11/11/2009). "Dia kerjanya sebagai sebagai foto model freelance, bukan seorang mahasiswi," katanya.

Menurut Joni, korban menderita luka di kepala dan pelipis namun tidak ditemukan luka tusuk. "Korban tewas diakibatkan oleh hantaman benda tumpul," katanya.

Melihat kondisi korban, diduga Setianti dibunuh dua hari lalu. "Karena kondisi badan korban sudah membusuk dan mengeluarkan bau. Yang pertama kali menemukan pembantunya," jelasnya.

Kini jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan autopsi

Gaji dan Reformasi Birokrasi

PADA dataran normatif dan diukur secara komparatif, gaji pegawai negeri dan petinggi negara di Indonesia sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan di negara lain dengan tingkat kemajuan yang sebanding.

Berkali-kali pula kita memahami bahwa faktor kesejahteraan pegawai atau petinggi negara merupakan hal mendesak untuk dibenahi. Namun, yang menarik, setiap kali ada wacana untuk menaikkan gaji, khususnya yang menyangkut petinggi negara, segera muncul pro-kontra yang seru. Dari pemberitaan yang muncul, kita mendapat informasi bahwa selama ini gaji presiden dan wakil presiden ternyata lebih rendah dibandingkan gaji Gubernur Bank Indonesia atau direktur utama bankbankbesar.

Gajimenterijugajauhdi bawah gaji para eksekutif teras di perusahaan-perusahaan besar.Keadaan seperti ini terus kita biarkan karena ada pemahaman bahwa meski gaji pejabat tinggi tidak besar, penghasilan riil yang mereka peroleh sudah sangat memadai. Dalam tatanan birokrasi dengan tata kelola (governance) yang kurang baik,memangmuncul kecenderungan perbedaan yang mencolok antara gaji dan penghasilan.

Pokok-pokok kegiatan yang seharusnya menjadi tugas utama birokrat, yang dalam analisisjabatan disebut sebagai beban kerja,justru dipenggal-penggal dan setiap penggalan kegiatan mendapat kompensasi terpisah dari gaji yang dibayarkan. Dari sini muncul perbedaan antara gaji dengan penghasilan resmi yang diterima (takehome pay).

Di samping penghasilan resmi, para pejabat birokrasi biasanya juga memperoleh penghasilan yang sifatnya tidak resmi. Penghasilan seperti ini timbul sebagai konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan yang diembannya. Jadi secara total penghasilan riil yang diterima petinggi negara sangat besar.

Itu sebabnya jabatanjabatan strategis dalam birokrasi selalu menjadi lahan perebutan di kalangan para birokrat. Kita jadi bingung karena kondisi yang dilematis.Di satu sisi kita menyadari,salah satu upaya untuk membenahi birokrasi kita adalah dengan menaikkan gaji secara berarti.

Angka kenaikan yang berarti bahkan mencapai ratusan persen. Bahkan bila perlu gaji tersebut sudah memperhitungkan standar hidup yang mewah atau berlimpah. Namun pada sisi lain kita tahu, tanpa dinaikkan pun penghasilan riil para pejabat tersebut sudah sangat tinggi.

Di negara dengan tata kelola yang sudah baik,sistem pemberian imbalan (remunerasi) yang berlaku bekerja atas dasar prinsip stick and carrot.Pejabat mendapat gaji (carrot) yang tinggi, bila perlu sangat tinggi. Tetapi setiap penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang terjadi akan diberi penalti (stick) yang sangat berat.

Gaji tinggi diberikan agar para pejabat tidak tertarik atau tidak memiliki insentif untuk menjadikan pos-pos birokrasi sebagai jaringan unit maksimalisasi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dengan demikian,rencana kenaikan gaji harus ditempatkan dalam desain menyeluruh reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi harus dimulai dengan audit menyeluruh terhadap struktur kelembagaan negara.

Struktur yang gemuk dan lamban harus dirampingkan, fungsifungsi yang tumpang tindih harus diluruskan. Jargon reformasi birokrasi adalah ?ramping struktur kaya fungsi?. Setelah strukturnya ramping, parameter kinerja (key performance indicators) harus ditentukan agar apa yang dikerjakan bisa diukur. Orang tak bisa mengelola dengan baik untuk hal-hal yang tidak terukur, demikian pernyataan terkenal Robert Kaplan dan David Norton (1994).

Osborne dan Gaebler (1992) menilai, perbaikan sistem insentif dalam birokrasi harus ditempatkan dalam konteks reinventing government agar birokrasi dapat bergerak cepat, melayani,kompetitif,menekankan hasil, digerakkan oleh misi dan tujuan yang jelas. Perbedaan kinerja harus diikuti oleh perbedaan besaran kompensasi.

Kalau mereka yangbekerjakerasmendapatimbalan yang sama dengan yang tidak bekerja keras,mengapa kita harus bekerja keras? Percontohan reformasi birokrasi yang dijalankan Departemen Keuangan, yang dimulai sejak Juli 2007, yang meliputi program penataan organisasi, program peningkatan sumber daya manusia, program penyempurnaan tata laksana (business process) dan program perbaikan struktur remunerasi harus dievaluasi hasilhasilnya.

Apakah kenaikan tunjangan yang cukup tinggi bagi para pejabat setingkat dirjen dan pejabat eselon satu yang dilakukan berhasil memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat? Apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang telah direformasi mengalami peningkatan?

Kita pernah terperangah mendengar pernyataan Taufiq Effendi - saat itu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara - bahwa 55 persen pegawai negeri sipil yang mencapai sekitar 3,6 juta orang berkinerja buruk (11/1/07). Kita juga prihatin karena banyak daerah berlomba memperbesar jumlah pegawai tanpa tujuan jelas kecuali hanya untuk mendapatkan dana alokasi umum (DAU) lebih besar.

Kembali kepada pro-kontra kenaikan gaji pejabat negara, fokus perdebatan seyogianya tidak pada besaran angka kenaikan,tetapi pada ada tidaknya konsep yang jelas dan menyeluruh dari reformasi birokrasi yang akan dijalankan. Selama ini ada kesan reformasi dilakukan setengah hati sehingga yang terjadi justru pembengkakan birokrasi. Masalah birokrasi dipecahkan dengan menambah mata rantai birokrasi baru.

Di tengah belantara birokrasi yang demikian, di tengah persepsi kuat bahwa birokrasi pemerintah identik dengan ekonomi biaya tinggi, kenaikan gaji tanpa reformasi kinerja birokrasi hanya mengundang kekhawatiran baru karena akan dinilai berujung pada beban pajak masyarakat yang meningkat.


Telkom Kembangkan Binis Anorganik

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) akan terus melakukan pengembangan bisnis secara anorganik. Untuk itu pihaknya masih memiliki rencana untuk melakukan akuisisi pada 2010 mendatang.

"Bidang yang kita mau belum punya portofolio kita akan tambah, tapi masih di IT, media dan edutaiment," kata kata Dirut TLKM Rinaldi Firmasyah, dalam paparan publik kuartal III-2009, di kantornya, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (2/11/2009).

Selain itu, dia menjelaskan, jika pihaknya tidak akan melakukan initial public offering (IPO) pada tahun mendatang. Akan tetapi, kemungkinan IPO anak usaha tersebut terbuka lebar pada 2011. "IPO anak usaha akan dilakukan pada 2011," katanya.

Dia mengungkapkan, jika anak usahanya Telkomsel yang menyumbang pendapatannya hingga sebesar 50 persen tidak akan dilistingkan di bursa.

Serius Garap Infrastruktur, Penerbitan Perpres PPP Jadi Prioritas

Pemerintah berjanji bakal mempercepat penerbitan revisi Peraturan Presiden Nomor 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta (PPP) dalam Penyediaan Infrastruktur. Ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang dikerjasamakan kepada swasta.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono mengatakan, revisi sudah dituntaskan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Bahkan, revisi sudah dikonsultasikan kepada stakeholder departemen teknis terkait dan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Pasti secepatnya. Sekarang sudah diajukan ke Presiden. Menteri Bappenas sudah, melalui Menko Ekonomi masa Bu Ani (Sri Mulyani Indrawati) juga sudah maju ke Presiden," ujarnya di Jakarta, Senin (2/11/2009).

Bambang mengatakan, percepatan penerbitan revisi diperlukan mengingat pemerintah sangat berkepentingan dengan regulasi bagi percepatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Diketahui, dari hampir seluruh rekomendasi di bidang ekonomi, harapan mayoritas stakeholder adalah percepatan pembangunan infrastruktur seperti kelistrikan, pelabuhan, jalan, dan trasnportasi laut.

"Apakah nanti Presiden melihat perlu ada yang ditambahkan atau tidak, kita lihat. Tapi usulan dari versi yang lama dan sudah diakomodosi, cukup bagus memberikan penyederhanan tender dan dukungan pemerintah," paparnya.

Diakui Bambang, revisi terbaru Perpres 67 bakal memuat sejumlah usulan baru yang dianggap bisa mempercepat pelaksanaan proyek. Di antaranya yaitu penyederhanaan tender proyek, pemberian jaminan dan dukungan pemerintah atas proyek yang ditenderkan, dan preferensi atas pemrakarsa proyek.

Berdasar revisi baru aturan, pemrakarsa mendapat preferensi 10 persen dibanding kontraktor lain peserta tender. Sementara penyederhanaan tender dilakukan dengan menyingkat proses tender yang gagal untuk proses pertama, bisa dimungkinkan penunjukan langsung di tender kedua sesuai acuan dan kualitas penawaran kontraktor.

"Sementara dukungan pemerintah bisa dua, bisa berupa dana cash bisa pula hanya jaminan," sebut Bambang.

Khusus dukungan ini, tuturnya, pemerintah akan mendelegasikannya kepada Lembaga Penjamin Infrastruktur (Guarantee Fund). Diketahui pemerintah bakal membentuk Guarantee Fund dengan alokasi anggaran Rp1 triliun didukung lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Duni, ADB (Asian Development Bank), IDB (Islamic Development Bank), dan juga dari Jepang. Lembaga direncanakan melakukan penjaminan proyek-proyek infrastruktur dari risiko-risiko yang muncul.

Di sisi lain, Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra berpendapat, revisi Perpres 67/2005 tampaknya masih harus memberikan kekhususan atas tender pelaksanaan proyek-proyek tertentu. Kekhususan diberikan terutama pada proyek yang sulit memenuhi syarat minimum tiga kontraktor peserta tender atau dianggap sangat urgen untuk segera direalisasikan.

Bastary mencontohkan pada proyek nuklir atau Jembatan Selat Sunda yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, namun jumlah kontraktor yang mau dan mampu melaksanakannya sedikit. "Kalau mau dan merasa penting dilakukan penunjukan saja, untuk mempercepat pelaksanaannya. Kalau mau komitmen dalam lima tahun ke depan. Itu bisa dilakukan," ujarnya.

Desakan penerbitan revisi regulasi kerjasama pemerintah swasta dengan mengakomodir berbagai usulan pelaksanaan tender telah muncul dari banyak kalangan. Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit misalnya (SINDO, 28/10) mengatakan, revisi tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. "Sekarang memang sudah dibahas, tapi belum jelas kapan keluarnya," katanya.

Danang mengatakan, proyek infrastruktur rata-rata membutuhkan investasi yang tinggi, sehingga peminatnya sangat sedikit. Untuk itu dia berharap revisi perpres bisa lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini serta aplikasinya lebih sederhana. "Kalau yang sekarang terlalu rigid, sehingga prosesnya berjalan lama," jelasnya.(Zaenal Muttaqin /Koran SI/rhs)