Jakarta News

Jakarta - Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberhentikan Hendarman Supandji sebagai jaksa agung diapresiasi Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum. Menurutnya, pemberhentian Hendarman menghentikan kontroversi.

"Itu adalah langkah yang solutif. Keputusan presiden sangat tepat dan mestinya bisa efektif menghentikan kontroversi," ujarnya kepada detikcom, Sabtu (25/9/2010).

Perdebatan soal status Hendarman, menurut Anas, tidak baik bila berlanjut. Selanjutnya tampuk kepemimpinan Kejaksaan Agung sementara diserahkan ke Wakil Jaksa Agung Darmono.

"Pemberhentian HS (Hendarman Supandji-red) sebagai jaksa agung dan penugasan kepada Wajagung Darmono untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Jagung adalah solusi yang tepat," tandasnya.

Presiden SBY sudah meneken Keppres pemberhentian Hendarman Supandji Jumat (24/9/2010). Dengan demikian kini Hendarman tidak lagi menjabat sebagai jaksa agung.

Agus Pambagio - detikNews

Jakarta - Lalu lintas di wilayah Jakarta semakin hari semakin tidak terkendali. Kepadatan lalu lintas sudah di atas ambang batas yang dapat diterima akal sehat. Meskipun demikian pertumbuhan kendaraan bermotor baru setiap harinya mencapai sekitar 1.100 (sekitar 800 lebih kendaraan roda dua angkutan umum tidak bertambah secara pasti.

Ironisnya Pemprov DKI Jakarta sebagai pengelola daerah dan Pemerintah Pusat sebagai pemilik Jakarta sebagai ibu kota negara tidak kunjung mempunyai langkah atau solusi nyata, selain lempar tanggung jawab. Publik rupanya memang benar-benar kehilangan pemimpin yang tegas bukan yang hanya bercitra dan bercurhat terus.

Setelah kegagalan pengoperasian TransJakarta (TJ) dan feedernya, pelaksanaan 3 in 1, pembangunan monorel, pengoperasian waterways, penerapan Electronic Road Pricing (ERP), penerapan parkir berlangganan, kenaikan tarif parkir, dan tertundanya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tiba-tiba Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan membangun 6 ruas jalan tol dalam kota (Suara Pembaruan halaman 8, 25 Agustus 2010).

Apapun alasannya penanggulangan kemacetan dalam kota tidak bisa ditanggulangi hanya dengan penambahan ruas jalan. Sudah terbukti bahwa semakin bertambah ruas jalan, semakin bertambah pula jumlah kendaraan dan hunian di sekitar jalan baru itu.

Sama juga semakin banyak terowongan dan jembatan layang dibuat, semakin macet jalan yang dihubungkan oleh jembatan layang dan terowongan tersebut. Contohnya sepanjang Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Pada awalnya memang lancar tetapi beberapa bulan kemudian kemacetannya lebih parah dari saat sebelum dibangun jembatan layang maupun terowongan.

Pemda DKI Jakarta Paksakan Jalan Tol Dalam Kota

Di tengah kepanikan menangani kemacetan di kota Jakarta, Pemda DKI Jakarta melalui Deputi Gubernur DKI bidang Perdagangan, Industri dan Transportasi menyatakan bahwa: "Paling tidak DKI harus memiliki luas jalan sekitar 10%. Pembangunan enam ruas tol dalam kota sebagai bagian upaya Pemprov DKI meningkatkan jaringan jalan". Pertanyaannya: apakah asumsi itu benar?

Menurut saya apa pun alasannya, kemacetan di wilayah DKI Jakarta harus diselesaikan secara komprehensif dengan mengembangkan angkutan masal modern, tidak sepotong-sepotong. Pastikan Pemerintah Pusat berkontribusi membangun infrastruktur transportasi kota Jakarta. Jangan harapkan investasi itu kembali karena pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah di mana pun selalu dikategorikan sebagai sunk cost.

Pembangunan jalan tol dalam kota selain membutuhkan biaya sangat besar (sekitar Rp 40 triliun) juga perlu waktu yang sangat panjang sampai bisa beroperasi, termasuk pembuatan studi AMDAL. Kalau semua lancar, kemungkinan pembangunan 6 ruas baru selesai bersama-sama dengan selesainya ruas MRT Lebak Bulus – Dukuh Atas, yaitu 2016.

Pembangunan jalan tol dalam kota akan melanggar hak azasi manusia karena hanya masyarakat yang mempunyai mobil bisa menikmatinya. Bagaimana dengan pemilik kendaraan roda dua dan yang sama sekali tidak mempunyai kendaraan? Apa Pemda dan investor bersedia mengorbankan 1 ruas jalan tol dalam kota untuk kendaraan umum murah yang tidak bayar tol? Perlu kejelasan sikap Gubernur dan investor untuk ini.

Jika jalan tol dalam kota tidak terhubung dengan JORR I dan JORR II yang berfungsi sebagai beltway, maka arus kendaraan dari jalan tol dalam kota tidak akan tersalur ke JORR I dan II tetapi akan meluncur masuk kembali ke ruas jalan arteri yang ada di dalam kota. Apa akibatnya? Tentu kemacetan yang parah, sehingga jalan tol dalam kota akan jadi lahan parkir paling terluas di Jakarta.

Dengan adanya jalan tol dalam kota dan lemahnya kepemimpinan Pemprov DKI dikhawatirkan akan ada perubahan peruntukan lahan yang semakin parah di sekitar jalan tol dalam kota. Semua pengembang akan berduyun-duyun membangun gedung komersial disekitar jalan tol dalam kota. Tata ruang rusak dan Jakarta tambah tak jelas wajahnya. Lihat dampak pembangunan JORR I. Wilayah segi tiga emas Jakarta berpindah ke daerah jalan TB Simatupang. Apa dampaknya ? Kemacetan parah di sekitar wilayah pemukiman.

Belum lagi banyak cerita miring pada proses pembangunan jalan tol dalam kota ini yang meragukan publik. Mulai dari siapa yang akan membangun sampai siapa yang akan mengelola. Katanya BUMD namun setelah ditelusuri di bursa dan dokumen-dokumen yang ada, ternyata saham Pemda DKI pada kelompok perusahaan itu sangat kecil. Intinya jangan paksakan bangun jalan tol dalam kota.

Lalu Apa yang Harus Dilakukan Pemda DKI ?

Pemprov DKI sebaiknya tetap konsisten menyelesaikan persoalan transportasi kota dengan mengembangkan pola transportasi massal khususnya yang berbasis rel. Percepat pembangunan MRT, KA Loopline (jalur KA Jabodetabek melingkar), pengembangan Railink (jalur KA dari pusat kota Jakarta ke SHIA atau Soekarno-Hatta International Airport) dan penyelesaian monorel. Untuk loopline bisa segera dioperasikan karena jalurnya sudah ada tinggal PT KA melakukan penataan sedikit.

Sebelum angkutan masal berbasis rel tersebut tuntas dan bisa beroperasi, segera optimalkan semua koridor TJ. Jika MRT sudah selesai jadikan TJ koridor I dan II sebagai feeder MRT. Bangun tempat parkir yang luas dan aman di setiap ujung koridor TJ (Park & Ride). Kemudian bangun jalur sepeda dari Utara – Selatan di sisi trotoar supaya tidak digunakan oleh pedagang kaki lima. Baru bereskan tarif parkir, ERP dst.

Akhir kata, batalkan pembangunan jalan tol dalam kota dan jangan sekali-kali membatasi pengendara motor, membatasi usia kendaraan, menaikkan tarif parkir jika Pemprov DKI belum bisa memberikan layanan transportasi umum yang baik, aman, nyaman dan terjadwal bagi warganya.

Gaza - Angkatan Laut Israel menewaskan seorang nelayan Palestina ketika melancarkan tembakan ke perahunya di lepas pantai Gaza.

Juru bicara militer Israel mengatakan, sebuah perahu nelayan bergerak mendekati batas perairan di mana Israel mengizinkan lalu lintas maritim bagi rakyat Palestina. Akibatnya, kapal-kapal Angkatan Laut Israel melepaskan tembakan ke perahu tersebut. Seperti diketahui, Israel menerapkan blokade laut atas Gaza.

"Kami melepaskan tembakan-tembakan peringatan untuk membuat mereka mundur, dan ketika mereka tidak merespons, kami menembaki perahu itu," ujar juru bicara tersebut seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (25/9/2010).

Sebelumnya ketegangan antara warga Israel dan Palestina kian memanas di Yerusalem Timur ketika polisi perbatasan Israel melepaskan gas air mata ke para demonstran Palestina yang melakukan aksi pelemparan batu di Isawiya dan Silwan.

Insiden itu terjadi menyusul tewasnya seorang warga Palestina di Silwan akibat penembakan yang dilakukan seorang penjaga keamanan Israel. Penembakan itu terjadi setelah beberapa warga Palestina mencegat dan melemparkan batu ke kendaraan yang dinaiki pria Israel tersebut.
(ita/ita)

Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menargetkan dana yang dikelola dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan meningkat menjadi Rp 3,5 triliun di tahun 2011. Nilai ini akan terus berlipat hingga Rp 30 triliun pada tahun 2014. Saat ini dana FLPP Kemenpera sebesar Rp 2,68 triliun.

"Tahun depan Kemenpera sediakan dana Rp 3,5 triliun untuk FLPP. Subsidi lama Rp 690 miliar dan terus berputar jadi Rp 30 triliun dalam lima tahun," kata Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa di kantornya, Jakarta, Selasa (7/9/2010).

Ia menambahkan, peningkatan ini terjadi karena sistem revolving yang diberlakukan pemerintah. Artinya, setiap pengembalian cicilan pembayaran kredit rumah yang rata-rata Rp 500 ribu per individu, akan terus disalurkan kepada masyarakat secara terus menerus.

"Rata-rata kan Rp 500 ribu, anggap saja 100 menjadi Rp 50 miliar. Uang ini kita revolving kembali hingga dana terus meningkat," tambahnya.

Pada masa yang akan datang Kemenpera tidak hanya bekerja sama dengan BTN dalam penyaluran FLPP. Akan banyak bank lain yang siap membantu terwujudkan kepemilikan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Bank pelaksana tidak hanya BTN, tapi BTN tetap di depan. Nanti akan ajak adik-adiknya. Mulai BTN karena bentuk apresiasi pemerintah kepada BTN," ujar Suharso sambil tersenyum.

Mimpi Suharso pun ke depan, FLPP bisa menyediakan pembiayaan perumahan tidak hanya masyarakat umum, namun lebih spesifik seperti kepada PNS, anggota TNI, yang selama ini masih mewakili lembaga pembiayaan masing-masing.

"Ini kan bisa dimuarakan, dari pengadaan perumahan untuk prajurit. Tiap angkatan punya tabungan wajib perumahan. PNS punya Bapertarum. Untuk asuransi, PNS punya Jamsostek. Hingga punya dana murah jangka panjang, definitif tersedia dan dapat dimanfaatkan. Kalau sudah seperti itu, Central Previllage Fun punya Singapura kita bisa lewati," paparnya.

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews

Jakarta - Ratusan jamaah An Nadzir di kampung Mawang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menggelar salat Idul Fitri lebih awal. Jamaah An Nadzir akan menggelar salat Idul Fitri di tanah lapang Kampus Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Mawang, Rabu (8/9/2010).

Menurut pimpinan Jamaah An Nadzir, Ustadz Lukman A Bakti, penentuan satu Syawal ini merupakan rangkaian dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh anggota jamaah An-Nadzir. Jamaah An-Nadzir sudah melakukan pengamatan bulan dan ada tanda perpisahan bulan Ramadan ke Syawal setelah mengukur tingkat pasang air laut tertinggi di pantai Galesong Utara, Kab. Takalar, Sulsel.

"Malam ini sudah bisa disaksikan pasang air laut tertinggi, hal tersebut merupakan tanda-tanda alam akan berakhirnya bulan Ramadan dan sore tadi sudah ada tanda-tanda masuknya Syawal berupa petir dan hujan deras di Makassar dan sekitarnya," pungkas Ustadz Lukman.

Sebelumnya jamaah An Nadzir juga dua hari lebih cepat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dari jadwal yang dikeluarkan Menteri Agama, yakni pada tanggal 9 Agustus lalu. Penentuan tanggal satu Syawal bagi jamaah An Nadzir juga bersamaan waktunya dengan jamaah Naqsabandiyah di Padang, Sumatera Barat.

Pelaksanaan Salat Ied bagi komunitas An Nadzir yang kaum prianya identik dengan rambut gondrong dan kaum wanitanya ditandai dengan jubah cadar hitam ini, untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dipusatkan di Kampung Mawang.

"Anggota jamaah dari Luwu, Palopo dan beberapa daerah lain sudah berdatangan ke Kampung Mawang untuk salat Ied berjamaah besok," ujar Ustadz Lukman yang ditunjuk jamaahnya sebagai khatib salat Ied besok.

Jakarta -
Kemacetan kendaraan mudik lebaran Idul Fitri semakin tidak terkendali. Kendaraan yang keluar Pintu Tol Cibubur hanya mampu bergerak 1 Kilometer setelah berdesakan selama 45 menit.

"Saya hampu bergerak 1 Kilometer dalam waktu 45 menit. Kemacetan sudah berlangsung sekitar satu jam lebih," ujar salah seorang pengendara mobil, Lukito Harjono saat dihubungi detikcom, Selasa (7/9/2010).

Menurut Lukito, saat keluar dari Tol Cibubur, banyak terlihat mobil-mobil yang bernomor kendaraan Jakarta. Sebagian mobil tersebut mampir di pusat perbelanjaan di dekat pintu keluar tol.

"Di depan ada pusat perbelanjaan, kemungkinan banyak banyak berbelanja di sana sehingga macet," katanya.

Lukito juga belum melihat petugas lalu lintas yang mengatur kemacetan tersebut. " Disini memang sering terjadi macet tapi tidak seperti ini macet total," terangnya.