Rabu, 9 Desember 2009 - 14:33 wib

JAKARTA - Perusahaan properti PT Royal Oak Development Asia Tbk (RODA) menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 10 persen pada 2010.

"Pertumbuhan pendapatan tersebut akan didorong oleh penjualan di beberapa proyek properti yang saat ini tengah dikembangkan," kata Wakil Presiden Direktur Andrew Leong, di Jakarta, Rabu (9/12/2009).

Dijelaskannya, saat ini perseroan sedang mengembangkan proyek apartemen The Stupa Residences yang berlolasi di Menteng, Jakarta Selatan, yang terdiri dari 59 unit apartemen. "Pembangunan dimulai sejak Februari lalu dan telah laku 10 unit, nilai transaksinya Rp20,9 miliar," ucapnya.

Tahun depan perseroan akan mulai membangun dan memasarkan proyek rumah susun City Hill Residence Pejaten di Jakarta dan Paddy Box di Jimbaran, Provinsi Bali.

"Kami melihat pasar rumah susun di Jakarta dan Bali masih sangat potensial, kami harap proyek ini akan memberi kontribusi kepada pertumbuhan pendapatan," ujarnya.

Untuk itu, perseroan akan menggunakan kas internal dibanding mencari pinjaman dari perbankan. "Kami akan lebih mengutamakan penggunaan kas internal, dalam kondisi ekonomi saat ini kami akan bersikap konservatif dalam penggunaan dana investasi," tuturnya.

Hingga akhir Juni 2009, pendapatan perseroan turun 48,2 persen menjadi Rp13,3 miliar dari Rp25,7 miliar pada semester pertama 2008. Laba bersih pada periode tersebut mencapai Rp734,4 juta, sedangkan pada periode yang sama 2008, RODA mencatat rugi bersih Rp1,8 miliar.

Ketika ditanyakan soal rencana penerbitan saham baru (right issue) kedua, ia menjelaskan, perseroan tetap akan melanjutkan aksi korporasi yang sempat tertunda sejak tahun 2008. "Apabila kondisi pasar global memungkinkan kami akan melakukan aksi right issue, mungkin pada kuartal kedua tahun 2010," jelasnya.

Perseroan belum dapat menentukan berapa jumlah saham baru yang akan diterbitkan dan rencana penggunaan dananya. Menurutnya, RODA membutuhkan dana sekitar USD3-5 juta pada tahun depan untuk melakukan kegiatan akuisisi 2-3 perusahaan sektor properti. "Dengan rights issue kita berpeluang untuk mewujudkan rencana itu," tukasnya.(

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) membantah pendapat ataupun kekhawatiran yang tidak mendasar sehubungan adanya pendapat beberapa pihak mengenai adanya perubahan, pemindahan, penghilangan data dan atau server Teknologi Informasi (TI) BI, yang berkaitan dengan kasus Bank Century.

"BI membantah pendapat ataupun kekhawatiran yang tidak berdasar tersebut dan bila diperlukan BI siap membuktikannya," ujar Kepala Biro Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Difi A. Johansyah saat temu media di Ruang Wartawan BI, Jakarta, Rabu (9/12/2009)

Terkait dengan pengelolaan TI, Bank Indonesia telah memiliki kebijakan internal dalam bentuk Peraturan Dewan Gubernur mengenai pengamanan data dan informasi (IT security) yang mengatur tata cara pengamanan terhadap data dan informasi tersebut secara berlapis dan ketat yang mengacu pada Internasional Best Practise mengenai Information Security Management System.

Kebijakan tersebut meliputi 5 aspek yaitu :
1. Pengamanan akses fisik (akses masuk yang sangat terbatas),
2. Pengamanan di sistem untuk mencegah perubahan data oleh orang yang tidak berwenang (ada pencatatan sistem (log)), enkripsi data, password, pemisahan wewenang akses ke sistem, dan checking balance,
3. Back up data yang berlapis di media dan lokasi yang berbeda (Disaster Recovery Center-DRC),
4. Pengamanan infrastruktur TI di BI (Firewall/Instrusion Prevention System untuk mencegah akses dari pihak luar yang tidak berwenang),
5. Audit TI secara berkala dari auditor independen.

"Data yang ada di BI dan proses transaksi keuangan yang melibatkan bank-bank dengan BI juga dimiliki oleh bank-bank yang melakukan transaksi tersebut baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy," jelasnya.

Dengan adanya sistem pengamanan yang berlapis tersebut, serta keterkaitan antara BI dan bank-bank lain dalam proses transaksi yang dilakukan maka potensi terjadinya perubahan atau penghilangan data atau server yang terkait dengan Bank Century, baik secara fisik maupun elektronik, tidak mungkin untuk dilakukan karena BI menyadari konsekuensi hukum yang akan diterima jika terbukti melakukan penghilangan data atau server tersebut.

BI, lanjut dia, berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang berwenang termasuk jika diminta untuk menyediakan data dan informasi yang bersumber dari laporan bank maupun transaksi keuangan bank secara transparan duna mengusut dugaan aliran dana Bank Century sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bantahan BI ini terkait dengan pemberitaan di sebuah media cetak yang menyebutkan beberapa pihak mensinyalir BI melakukan pemindahan atau penghilangan data atau server TI BI terkait kasus Bank Century. Namun, hingga saat ini BI belum mengambil langkah hukum atas kasus tersebut.

"Sementara ini BI hanya membantah, itu rumor. Kita berfokus pada tugas kita, untuk dibawa ke hukum kita belum pikir ke arah sana," pungkasnya.

Kopenhagen, Denmark, China mendesak negara-negara maju untuk menunjukan komitmen kuat untuk mengurangi emisi gas buang. Sementara Ketua Delegasi China, Su Wei, mengkritik langsung langkah Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang terkait pengurangan emisi gas rumah kaca.

Su menilai AS sebagai penyumbang emisi gas karbon terbesar kedua di dunia telah menetapkan komitmen yang tidak layak, sedangkan target yang diutarakan oleh Uni Eropa dianggap masih belum cukup. Su bahkan mengkritik keras langkah yang diambil oleh Jepang sebuah target yang tidak akan pernah tercapai. Demikian seperti dilansir Al Jazeera, Rabu (9/12/2009).

China sendiri mengumumkan untuk mengurangi emisi gas karbonnya sebanyak 45 persen, sementara AS hanya 17 persen dari level 2005 pada tahun 2020. Uni Eropa dan Jepang akan mengurangi emisi gas karbonnya masing-masing sebanyak 20 dan 25 persen.

Sementara dua hari sejak KTT yang berlangsung pada 7-18 Desember di ibu kota Denmark ini, kemarahan mewarnai setelah beredarnya sebuah rancangan perjanjian dari delegasi tuan rumah yang disebarkan secara tidak resmi. Dalam rancangan tersebut menyebutkan kendali untuk mengurangi emisi gas buang akan diberikan kepada negara kaya, serta peran PBB akan dikesampingkan, sementara Protokol Kyoto sepenuhnya ditinggalkan.

Menurut Ketua kelompok negara berkembang G77, Stanislas Dia Ping dari Sudan menyebutkan jika proposal "siluman" ini mengancam kesuksesan KTT iklim tersebut. Ping juga menegaskan jika G77 akan menolak untuk meratifikasi proposal tersebut.

JAKARTA - Komisi III DPR harus memanfaatkan momentum hari antikorupsi dalam melakukan pengusutan korupsi, dengan melakukan pembuktian terbalik. Selain itu, memberikan hukuman mati bagi para koruptor.

Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, setelah menerima perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) terkait petisi sepanjang 30 meter di depan gerbang Gedung DPR, Senayan, Rabu (9/12/2009).

"Saya kira DPR akan mendukung. Memang harus didukung dan diperjuangkan, kami tidak perlu pura-pura tidak tahu, banyak pejabat kita yang gajinya Rp2 juta sampai Rp3 juta. Tapi mampu membeli mobil mewah, mampu mengirim anak ke Amerika, duit dari mana itu, kalau bukan dari korupsi," ujarnya.

Kecurigaan yang seperti ini yang harus didalamkan dengan pembuktian terbalik. Hal ini juga seharusnya dilakukan oleh Pansus Angket Bank Century, soal dana yang disebut-sebut mengalir hingga ke Tim Sukses SBY-Boediono itu.

"Kalau dikatakan tim sukses tidak menerima dana, di mana kita bisa membuktikan bahwa dirinya tidak menerima? Kalau kita membuka rekeningnya, kalau dalam periode November-Desember, mendadak ada rekening besar yang masuk," tukasnya.

Rabu, 9 Desember 2009 - 14:55 wib

SAO PAULO - Polisi di Rio de Janeiro dan Sao Paulo, Brasil, membunuh lebih dari 11.000 orang dalam enam tahun terakhir. Banyak di antaranya dilakukan dengan cara pembunuhan bergaya eksekusi.

Menurut laporan Human Right Watch, hanya sedikit perwira yang pernah didakwa atas pembunuhan di luar hukum, yang dalam laporan polisi sering diberi label sebagai kematian tersangka yang menolak penangkapan.

Laporan setebal 122 halaman itu mengemukakan temuan PBB pada 2008 bahwa polisi di seluruh Brasil bertanggung jawab atas jumlah yang signifikan dalam 48.000 pembunuhan setahun sebelumnya.

"Pembunuhan ekstrayudisial terhadap tersangka kriminal bukanlah jawaban untuk kejahatan dengan kekerasan," kata Jose Miguel Vivanco, Direktur Human Rights Watch Amerika, dikutip dari Telegraph, Rabu (9/12/2009). "Penduduk Rio dan Sao Paulo membutuhkan polisi yang lebih efektif, bukan lebih banyak kekerasan dari polisi."

Isabel Figueiredo, koordinator-jenderal hak asasi manusia dan keselamatan publik Brasil mengakui bahwa kekerasan polisi adalah masalah yang sudah meluas dan ini merupakan keprihatinan besar bagi pemerintah federal

DALLAS - Petarungan antara Manny Pacquiao vs Floyd Mayweather Jr segera terrealisasi. Prmotor kenamaan Bob Arum segera mengumumkan petarungan yang rencananya berlangsung 13 Maret tersebut. Benarkah?