Sampah Ancam Jakarta
Jakarta bakal kebanjiran sampah dalam beberapa pekan ke depan. Masalahnya, untuk mengangkut 6.000 ton sampah yang dihasilkan warga Ibu Kota setiap harinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini kekurangan armada pengangkut. Bagaimana jalan keluarnya?
Minimnya armada pengangkut sampah ini memaksa Dinas Kebersihan DKI untuk menyewa sedikitnya 50 truk pengangkut sampah jenis compactor, dengan dana sebesar Rp 40 miliar. Anggaran sebesar itu sudah meliputi biaya sewa kendaraan, honor sopir, hingga bahan bakar.
Langkah Dinas Kebersihan DKI menyewa truk pengangkut sampah tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun lalu. Hanya saja, itu baru sebatas penyewaan truk sampah jenis biasa.
Dengan adanya 50 truk compactor itu, diproyeksikan mampu mengangkut sampah di Jakarta yang mencapai 6.000 ton atau setara 24.000 meter kubik per hari. Karena kapasitas satu truk dapat mengangkut 20 meter kubik untuk satu rit. Dalam sehari, satu truk compactor ditargetkan dapat mengangkut sampah sebanyak dua kali.
Menurut Lubis Latief, Kasubdin Bina Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan DKI, sebelumnya Dinas kebersihan DKI berencana untuk menyewa 100 unit truk compactor. "Karena anggaran belum mencukupi, maka kita hanya akan menyewa 50 truk," jelasnya.
Program penyewaan kendaraan pengangkut sampah ini, tambahnya, akan diserahkan kepada pihak swasta. "Nantinya, pengelolaan dan penanganan sampah akan dilakukan oleh pihak swasta. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta akan menempatkan diri sebagai badan regulator. Ini untuk menuju swastanisasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat juga," paparnya.
Sementara Eko Bahruna, Kepala Dinas Kebersihan DKI menjelaskan, jumlah karyawan yang pensiun setiap tahun di tempatnya mencapai sekitar 130 orang. "Hal ini membuat kami memutuskan beralih dengan sistem sewa pada pihak swasta untuk mengangkut sampah di Jakarta," katanya.
Untuk menjadi mitra Dinas Kebersihan, kata Eko, tentunya pemilik kendaraan harus mengikuti proses pelelangan. Rencananya sistem sewa itu akan dilakukan dalam jangka waktu setiap lima tahun sekali. Selanjutnya dapat diperpanjang lagi, namun harus mengikuti lelang ulang.
Jumlah armada yang dimiliki Dinas Kebersihan DKI sendiri, saat ini sudah banyak yang mengalami kerusakan. Dari sekitar 700 unit kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki, sebanyak 280 unit (40%) sudah tidak laik operasi. Bahkan pada tahun anggaran 2008 ini, ditaksir ada 100 unit kendaraan yang harus diremajakan.
Volume sampah Jakarta, yang mencapai 6.000 ton per hari sendiri, diperkirakan akan terus melonjak dengan tingkat kenaikan sekitar 5% per tahun. Padahal, berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI, jumlah sampah yang terangkut pada 2007 adalah 85% dari total timbunan sampah.
Karena keterbatasan itu, maka dilakukan program 3R, yaitu re-use, reduce, recycle untuk mereduksi volume timbunan sampah. Namun, hal ini tentunya membutuhkan peran serta masyarakat secara aktif.
Bagong Suyoto, Ketua Koalisi LSM untuk Persampahan Nasional, memaparkan, penanganan sampah di Jakarta, sebenarnya takkan menjadi sepelik sekarang, apabila sejak dulu Pemprov DKI memiliki rencana yang matang mengenai pendaurulangan.
"Masalah pengangkut sampah yang kurang ini sudah terjadi sejak dulu. Dalam hal ini, alasan klasiknya adalah masalah anggaran," ujar Bagong.
Menurut dia, semestinya sejak lama Pemprov DKI memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mau ikut serta dalam penanganan sampah, mulai dari tingkat rumah tangga. Yakni, dengan memilah antara sampah organik dan nonorganik.
Bagong juga mengingatkan, sebenarnya sudah sejak 1988 Pemprov DKI mengeluarkan peraturan tentang larangan membuang sampah sembarangan. Namun hingga kini, peraturan itu tak pernah direalisasikan dengan baik.
Sementara Rudi P Tambunan, pengamat lingkungan Universitas Indonesia, mengkritik terlalu borosnya pengelolaan sampah di Jakarta. Hal ini menjadi kendala dalam implementasi pengelolaan lingkungan.
"Sampah bertambah banyak, tapi cost untuk mengelola sampah tidak bisa dipenuhi setiap tahun," tandas Rudi.
Masalah sampah memang bukan hanya menjad tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan terlibat secara aktif tentu akan mengurangi beban pemerintah. Sehingga, jika Pemprov DKI merasa kewalahan akibat kekurangan kendaraan pengangkut sampah, volume sampah tidak terlalu menumpuk seperti saat ini.
0 komentar